Jakarta – BMT Beringharjo, melalui kepemimpinan Ibu Mursida Rambe sebagai Ketua PBMT, menunjukkan peran aktif dan strategis dalam menguatkan gerakan koperasi di Indonesia. Dalam kapasitasnya, PBMT tidak hanya berfokus pada pengembangan internal lembaga, tetapi juga mengambil posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan regulasi Undang-Undang Koperasi yang baru. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen PBMT untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil pelaku koperasi, khususnya sektor keuangan mikro syariah.
Sebagai organisasi yang mewadahi Baitul Maal wat Tamwil di berbagai daerah, PBMT memandang bahwa penguatan gerakan koperasi memerlukan dukungan nyata dari pemerintah. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk regulasi yang berpihak, tetapi juga kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan bagi koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara optimal tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota.
Dalam konteks ini, PBMT juga menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak menempatkan koperasi simpan pinjam dalam posisi persaingan langsung yang tidak seimbang dengan sektor perbankan. Koperasi memiliki karakteristik dan segmen yang berbeda, sehingga pendekatan regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan kekhasan tersebut. Dengan perlindungan dan afirmasi yang tepat, koperasi dapat terus berperan dalam menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal.
Untuk memperkuat peran tersebut, PBMT secara konsisten menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu jajaran Majelis Pengurus Pusat (MPP) PBMT melakukan roadshow bertemu dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, S.E. Akt., M.Si. dan Komisaris Bank Syariah Indonesia, Ir. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., MAEP., Selain itu rombongan juga bertemu dengan Prof. Ferry Latuhihin, seorang pakar ekonomi dan pengamat pasar modal, sebagai upaya strategis dalam menyerap beragam perspektif. Melalui interaksi ini, PBMT dapat memperoleh wawasan yang komprehensif, termasuk perkembangan ekonomi global, yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah adaptif dan inovatif bagi kemajuan koperasi di Indonesia.
Pada akhirnya, PBMT berharap koperasi dapat kembali diteguhkan sebagai soko guru perekonomian nasional, sebagaimana amanat konstitusi. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku koperasi, dan berbagai stakeholder, koperasi diyakini mampu menjadi pilar utama dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran aktif BMT Beringharjo dan PBMT menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita besar tersebut.